Komentar
Jember, Pyramidajatim.com- Ratusan petani yang ada di Kabupaten Jember dan tergabung dengan serikat petani independent( Sekti) menggelar tasyakuran bersama Bupati Jember, Hendy Siswanto, di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Selasa (27/9/2022). Kegiatan yang bertepatan dengan hari tani nasional ke-62 tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur terhadap limpahan nikmat yang diberikan sang Maha Pencipta kepada para petani.
Menurut Hendy, salah satu bentuk mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa ialah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang di lakukan para petani kali pertama pasca Pandemi Covid-19 ini.
"Memang esensinya ulang tahun itu berdoa dan bersyukur. Dan cara kita bersyukur hari ini dikemas dengan bersalawat bersama," ujarnya
"Saya ini dari kecil hidup di Jember dan besar di Jember juga. Jadi sangat tahu kalau hanya masalah tanah. Ngapain buat acara besar-besaran (Demonstrasi - red) seperti itu. Apalagi sekarang saya sudah jadi ketua GTRA. Lebih baik tulis saja apa keinginannya. Makanya kemarin kita ajak musyawarah saja. Kita sepakati untuk menyelesaikan ini bersama-sama," ujarnya di hadapan ratusan petani.
Di sisi lain, Ketua Serikat Tani Independen (Sekti), Bahrul Ulum, berharap kepada pemerintah agar menjalankan kesepakatan yang telah di tandatangani bersama untuk menyerahkan tanah kepada masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya diperuntukkan bagi rakyat.
"Kami sebelumnya memang berencana demonstrasi. Tapi oleh pemangku jabatan diusulkan untuk rembukan saja. Bupati dan Kepala BPN akan menjalankan bersama-sama kesepakatan yang telah ditandatangani bersama," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Jember, Akhyar Tarfi, menambahkan bahwa dengan dibentuknya GTRA yang baru dibentuk itu akan mencari akar persoalan dari permasalahan tanah yang berlangsung bertahun-tahun masih belum terpecahkan. Kemudian setelah akar permasalahannya diketahui, maka GTRA akan mencari solusinya.
"Memang ada kewenangan-kewenangan. Bukan hanya kewenangan Pemerintah Kabupaten, tapi juga kewenangan pusat. Apalagi terkait aset pemerintah pusat, dalam hal ini BUMN, itu tidak bisa langsung di selesaikan oleh pemerintah daerah atau oleh Ketua GTRA. Tapi juga harus di komunikasikan kepada Kementerian terkait. Tentu prosesnya (Penyelesaian masalah tanah - red) membutuhkan waktu dan perlu duduk bersama membahas itu," pungkasnya.
Pantauan media ini saat acara dilokasi, tampak para petani yang bergabung Sekti, sebagian banyak yang duduk menghindari panas terik matahari. Bahkan mereka juga ada yang membawa anak anak.( Arm/Mar)